PATI — Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, buka suara terkait mandeknya pencairan dana beasiswa yang sudah berlangsung hampir tiga bulan. Ia menegaskan bahwa program beasiswa tidak berhenti total, meski arus anggaran dari perusahaan penyumbang dana CSR tersendat.
“Tidak berhenti, proses CSR kan ada perusahaan yang tidak bisa memberikan seperti tahun kemarin. Ada yang mundur ada yang tidak,” kata Chandra, Rabu (1/7/2026), dikutip dari Beritajateng.id.
Chandra menjelaskan, dana CSR bersifat sukarela. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memaksa perusahaan mencairkan dana tersebut jika mereka memutuskan untuk tidak memberikan kontribusi pada tahun ini.
“Karena kita tidak bisa memaksa perusahaan untuk memberikan CSR. CSR kan hukumnya tidak wajib jadi kalau punya kelebihan dikasih, kalau tidak ya tidak,” tandasnya.
Untuk menutup kekosongan anggaran beasiswa sarjana, Pemkab Pati akan mengusulkan penganggaran melalui mekanisme APBD Perubahan 2026. Usulan ini akan dibahas bersama DPRD Pati dalam agenda perubahan anggaran mendatang.
Meski beberapa perusahaan mundur, Chandra mengungkapkan bahwa proses penghimpunan dana CSR tetap berjalan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati telah melaksanakan tugasnya, dan Bank Jateng disebut sudah mengeluarkan kontribusi CSR mereka.
“Sabar, semua sudah dilaksanakan,” ujarnya menenangkan para mahasiswa penerima beasiswa yang menanti pencairan.
Plt Bupati menyebut saat ini ada beberapa perusahaan yang belum mencairkan janji CSR mereka. Kondisi ini memaksa pemda untuk menggali ulang sumber-sumber anggaran lain agar mahasiswa tidak menjadi korban.
Keterlambatan pencairan beasiswa selama hampir tiga bulan ini tentu berdampak langsung pada biaya hidup dan perkuliahan mahasiswa. Mereka harus menunggu kepastian dari pemerintah daerah di tengah ketidakpastian komitmen perusahaan.
Dengan diusulkannya skema APBD Perubahan, Pemkab Pati berharap masalah serupa tidak terulang di masa mendatang. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa ketergantungan pada dana CSR yang tidak mengikat perlu diantisipasi dengan kebijakan anggaran yang lebih mandiri.