SEMARANG — Pemprov Jateng memastikan jalur afirmasi SPMB 2026 tidak lagi berjalan setengah hati. Integrasi data penuh antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial bakal menjadi fondasi utama seleksi, menggantikan sistem verifikasi manual yang selama ini rawan celah.
Keputusan ini diambil setelah evaluasi tahun sebelumnya menemukan sejumlah ketidaksesuaian data penerima manfaat. Mulai tahun ajaran depan, setiap calon murid yang mendaftar lewat jalur afirmasi akan langsung diverifikasi secara digital melalui basis data terpadu kesejahteraan sosial.
Integrasi ini menyatukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan sistem informasi sekolah. Artinya, tidak ada lagi tumpang tindih atau siswa mampu yang menerima kuota afirmasi.
Pemprov juga mewajibkan setiap kabupaten/kota memperbarui data keluarga penerima manfaat setiap tiga bulan. Jika ada perubahan status ekonomi, data langsung ter-update dan berpengaruh pada kelayakan di jalur afirmasi.
Jalur afirmasi tetap mendapat porsi minimal 20 persen dari total daya tampung sekolah negeri. Namun, aturan baru membuka kemungkinan sekolah menambah kuota jika data menunjukkan kebutuhan lebih besar di wilayah setempat.
Prioritas utama tetap pada siswa dari keluarga pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan penerima bantuan sosial rutin dari pemerintah daerah.
Proses verifikasi dokumen fisik seperti fotokopi kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu akan dihapus secara bertahap. Sebagai gantinya, sistem daring akan mencocokkan nomor induk kependudukan (NIK) calon siswa dengan basis data kesejahteraan.
Kepala Dinas Pendidikan Jateng menyebut langkah ini memangkas waktu verifikasi hingga 60 persen. Sekolah pun tidak perlu lagi repot mengumpulkan dan menyortir berkas satu per satu.
Orang tua tidak perlu lagi mengurus surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Cukup memastikan NIK anak sudah terdaftar di DTKS dan data kependudukan aktif.
Pendaftaran tetap dilakukan secara online melalui portal SPMB Jateng. Sekolah akan mengumumkan hasil seleksi afirmasi bersamaan dengan jalur zonasi dan prestasi.
Pemprov memberikan peringatan keras bagi warga yang mencoba memanipulasi data. Jika terbukti memberikan keterangan palsu, status penerimaan murid bisa dicabut kapan saja, bahkan setelah tahun ajaran berjalan.
Sanksi ini tertuang dalam petunjuk teknis SPMB 2026 yang sedang difinalisasi. Sosialisasi ke sekolah dan orang tua akan dimulai tiga bulan sebelum pendaftaran dibuka.
Dengan integrasi data penuh, Pemprov Jateng berharap tidak ada lagi siswa miskin yang lolos dari jaring afirmasi, dan tidak ada pula siswa mampu yang menyelip di jalur yang seharusnya untuk mereka yang paling membutuhkan.