SEMARANG — Pujian itu disampaikan Fahri Hamzah saat bertemu Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di ruang kerja wagub, Senin (18/5/2026). Menurut Fahri, dari sisi kesiapan data, Jawa Tengah unggul karena basis datanya paling bagus.
“Jawa Tengah di antara yang cukup siap karena database-nya paling bagus. Ke depan dengan memperkuat basis data yang ada begitu kelembagaannya, regulasi teknisnya nanti disiapkan oleh pemerintah, Jawa Tengah bisa menjadi yang paling cepat,” katanya usai pertemuan.
Wagub Taj Yasin memaparkan data terbaru yang dimiliki Pemprov. Hingga akhir Triwulan I 2026, backlog perumahan khusus untuk kelompok Desil 1 hingga Desil 4 mencapai 1.051.656 unit. Angka itu belum termasuk kebutuhan total yang dihitung sistem MyPKP, yang mencatat backlog untuk Desil 1 hingga 10 mencapai sekitar 6,6 juta unit.
“Data ini yang kami olah dan kami berikan kepada pemerintah pusat sehingga tertarik dengan Jawa Tengah. Karena angka satu juta backlog itu benar-benar untuk Desil 1 sampai 4,” ujar Gus Yasin, sapaan akrabnya.
Fahri Hamzah mengkritik pendekatan program perumahan yang selama ini terlalu menonjolkan skema bantuan langsung. Menurutnya, tidak semua warga butuh disubsidi penuh. Banyak yang justru ingin membeli rumah dengan harga murah dan cicilan panjang.
“Tugas pemerintah adalah menurunkan harganya serendah mungkin dan mengatur mekanisme supaya rakyat bisa membeli dengan harga paling murah dan dengan tenor paling panjang. Itu yang lagi kami desain sekarang ini,” tegas Fahri.
Sepanjang 2025, realisasi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jateng mencapai 24.470 unit senilai Rp2,9 triliun—peringkat kedua nasional. Hingga April 2026, sudah terealisasi 4.613 unit senilai Rp550,3 miliar dan berada di peringkat ketiga nasional. Secara kumulatif sejak 2025, totalnya 29.083 unit rumah senilai Rp3,46 triliun.
Pemprov Jateng juga memberikan insentif fiskal berupa pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 100 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Realisasi PBG nol rupiah telah mencapai 14.123 unit, sementara pembebasan BPHTB mencapai 1.320 unit.
Selain mengikuti program pusat, Pemprov Jateng menjalankan inisiatif daerah “1 KK 1 Rumah Layak Huni” melalui gerakan “Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan”. Program ini mengedepankan kolaborasi dan gotong royong antarwarga.
Intervensi dari APBD melalui bantuan keuangan desa dan bansos pada 2025 menangani 17.510 unit rumah, dan ditargetkan 5.000 unit pada 2026. Sementara melalui program BSPS Kementerian PKP, realisasi di 2025 mencapai 7.352 unit dan hingga Mei 2026 telah mencapai 30 ribu unit.