SOLO — Keputusan itu diambil bukan tanpa risiko. Larangan dari pemerintah pusat soal tenaga non-ASN di sektor pendidikan sudah jelas: semua harus dihapuskan pada 2027. Namun, Dinas Pendidikan Kota Solo menilai jika aturan itu diterapkan saat ini, ribuan siswa justru akan kehilangan hak belajarnya.
Total kebutuhan guru di Solo saat ini mencapai 400 formasi. Angka itu terus membengkak karena banyak guru pensiun, sementara pengangkatan ASN baru tidak sebanding.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, mengakui kondisi ini memaksanya mengambil kebijakan yang berbeda dari arahan pusat. “Kami tidak bisa membiarkan siswa tanpa guru,” ujarnya.
Para tenaga non-ASN yang dipertahankan itu tersebar di berbagai jenjang sekolah, dari SD hingga SMP. Mereka mengisi mata pelajaran yang kosong, terutama di daerah pinggiran kota yang sulit dijangkau guru ASN.
Tanpa mereka, kata Dian, proses belajar mengajar di puluhan sekolah akan lumpuh. “Kami berharap ada solusi dari pusat sebelum 2027,” tambahnya.
Kebijakan Disdik Solo ini menjadi dilema klasik di banyak daerah di Jawa Tengah. Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong efisiensi dan penghapusan tenaga honorer. Di sisi lain, kebutuhan di lapangan jauh dari ideal.
Beberapa kepala sekolah yang ditemui di Solo mengatakan mereka sudah bertahun-tahun mengandalkan guru non-ASN. “Kalau mereka pergi, kami harus merangkap mengajar atau menggabung kelas,” ujar seorang kepala SD di Kecamatan Banjarsari.
Disdik Solo berencana mengirimkan surat resmi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Isinya meminta pengecualian atau skema transisi khusus untuk daerah dengan kekurangan guru akut.
Sembari menunggu jawaban, 154 guru non-ASN itu tetap mengajar seperti biasa. Mereka sadar status mereka tidak jelas, tetapi pilihan untuk meninggalkan murid-muridnya terasa lebih berat.