Danantara Indonesia mulai mengonsolidasikan transformasi digital di 60 holding BUMN untuk mengejar efisiensi biaya operasional hingga 40 persen. Langkah strategis ini diawali dengan penyelarasan visi teknologi di seluruh ekosistem perusahaan pelat merah pada Kamis (7/5/2026). Upaya ini menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat kedaulatan digital nasional.
Danantara Indonesia mengumpulkan pimpinan dari 60 holding utama BUMN dalam Rapat Koordinasi Transformasi Digital di Jakarta. Pertemuan ini menjadi titik awal orkestrasi teknologi yang selama ini berjalan parsial di masing-masing entitas. Fokus utamanya adalah menyatukan arah kebijakan dan rencana kerja agar setiap investasi digital memberikan dampak konkret pada kinerja bisnis.
Chief Technology Officer (CTO) Danantara Indonesia, Sigit Puji Santosa, memimpin langsung forum strategis tersebut. Ia menekankan bahwa integrasi platform dan tata kelola data di lingkungan BUMN tidak bisa lagi ditunda. Penyelarasan ini bertujuan menciptakan nilai tambah kolektif bagi negara, sekaligus merespons dinamika industri global yang menuntut adaptasi teknologi super cepat.
Salah satu target paling ambisius dari konsolidasi ini adalah penghematan besar-besaran pada pos belanja teknologi. Danantara mengidentifikasi adanya duplikasi tinggi pada infrastruktur digital, lisensi perangkat lunak, hingga layanan bersama di berbagai perusahaan pelat merah. Dengan sinergi yang lebih ketat, potensi efisiensi diperkirakan mencapai rentang 25 persen hingga 40 persen.
Realisasi angka tersebut akan bergantung pada tingkat kesiapan dan karakteristik masing-masing BUMN. Selain memangkas biaya, integrasi ini diarahkan untuk memperkuat model operasi dan pengalaman pelanggan secara menyeluruh. Danantara ingin memastikan transformasi tidak berhenti pada tataran dokumen perencanaan, melainkan berujung pada perbaikan performa finansial yang terukur.
"Danantara Indonesia memiliki peran sentral untuk menyelaraskan arah, platform, talenta, dan tata kelola agar setiap inisiatif digital di BUMN tidak berjalan secara terpisah, melainkan mampu menghasilkan efisiensi, peningkatan kinerja, serta nilai tambah kolektif bagi negara. Penyelarasan tersebut menjadi fondasi penting bagi penguatan daya saing BUMN di tengah perubahan teknologi dan dinamika industri yang semakin cepat," ungkap Sigit dalam keterangan resmi.
Menghadapi tren teknologi masa depan, Danantara mendorong BUMN untuk segera beradaptasi dengan Artificial Intelligence (AI), Advanced Analytics, hingga kesiapan keamanan siber pasca-quantum. Forum ini menjadi basis penyusunan strategi adopsi teknologi garda depan tersebut guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di level direksi dan manajerial.
Isu kedaulatan digital juga menjadi poin krusial dalam koordinasi ini. Danantara mendorong pengembangan teknologi strategis dalam negeri, termasuk sovereign AI dan sovereign cloud. Langkah ini diambil untuk memperkuat kapabilitas nasional dan mengurangi ketergantungan pada penyedia teknologi asing, yang pada akhirnya memperkokoh posisi "Indonesia Inc." di kancah global.
Implementasi transformasi ini akan dijalankan secara bertahap dengan pengawasan ketat. Enam bulan pertama akan difokuskan pada pengukuran indeks kesiapan digital di seluruh BUMN serta pembangunan fondasi kolaborasi. Proses ini akan dikawal oleh Danantara Digital Transformation Task Force sebagai mekanisme tata kelola bersama dari level induk hingga anak usaha.
Di sisi sumber daya manusia, Danantara menghadapi tantangan pemenuhan 600.000 talenta digital per tahun hingga 2030. Untuk menutup celah kebutuhan tersebut, model sinergi "Triple Helix" akan dioptimalkan. Skema ini melibatkan kolaborasi antara industri BUMN, pemerintah, dan akademisi untuk mempercepat riset serta komersialisasi inovasi nasional.
Melalui mekanisme pemantauan yang lebih akuntabel, Danantara optimistis integrasi sistem dan data ini akan mempermudah proses audit dan pengelolaan keuangan di seluruh ekosistem BUMN. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan standar baru dalam transparansi dan efisiensi operasional perusahaan milik negara.