JAWA TENGAH — Pemerintah Kabupaten Sumenep meluncurkan aplikasi ASN SEHATI untuk memantau kesehatan PNS dan PPPK secara digital, mencakup langkah harian hingga saturasi oksigen. Platform garapan BKPSDM Sumenep ini diperkenalkan pada Senin (9/11/2026) di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Jawa Timur. Langkah tersebut menjadikan data kesehatan aparatur sebagai basis penyusunan kebijakan penanganan dan pencegahan masalah kesehatan di lingkungan pemda.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menilai ketersediaan data kesehatan ASN menjadi dasar penting untuk mengetahui kondisi aparatur sekaligus menyusun langkah penanganan dan pencegahan secara lebih terarah. Pernyataan itu disampaikannya saat memperkenalkan platform tersebut kepada jajaran pegawai pemerintah daerah.
Melalui ASN SEHATI, pegawai dapat mencatat dan memantau sejumlah indikator, mulai dari jumlah langkah harian, kalori terbakar, tekanan darah, berat dan tinggi badan, detak jantung, durasi tidur, saturasi oksigen, hingga asupan cairan. Aplikasi seluler ini memungkinkan pencatatan manual maupun sinkronisasi dengan perangkat dan aplikasi kesehatan yang kompatibel.
Fitur tersebut membuat pemantauan tidak bergantung pada pemeriksaan berkala di fasilitas kesehatan. Pegawai bisa memperbarui datanya sendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep Benny Irawan menjelaskan, ASN SEHATI dirancang terhubung dengan ekosistem sistem informasi Pemerintah Kabupaten Sumenep, yakni SIC, SIMANTRA, dan SIMPEG. Integrasi ini mendukung keterhubungan dengan sistem autentikasi serta data kepegawaian.
Selain aplikasi untuk pegawai, platform dilengkapi panel administrasi berbasis web. Panel itu dipakai BKPSDM dan pimpinan untuk melihat ringkasan kondisi kesehatan secara agregat berdasarkan organisasi perangkat daerah (OPD), memantau pencapaian target aktivitas, serta menyusun laporan berkala.
Benny menegaskan, pengelolaan informasi kesehatan dirancang dengan pembatasan hak akses dan perlindungan data pribadi. Pemkab Sumenep menyebut pemanfaatan data harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kerahasiaan.
Pembatasan akses itu relevan mengingat data kesehatan termasuk kategori data pribadi spesifik dalam UU Perlindungan Data Pribadi. Pemda belum merinci mekanisme audit maupun sanksi internal bila terjadi penyalahgunaan akses.
Achmad Fauzi meminta seluruh ASN mendukung penggunaan ASN SEHATI dengan mengisi informasi kesehatan secara benar dan memperbaruinya sesuai ketentuan. Menurutnya, perhatian terhadap kesehatan pegawai perlu berjalan seiring peningkatan profesionalitas.
ASN dituntut menjalankan tugas secara optimal, tetapi juga perlu menjaga kondisi fisik agar produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terpelihara. Data yang terkelola baik disebut dapat membantu pemda mengevaluasi kondisi aparatur dan merancang tindak lanjut sesuai kebutuhan.
Keberhasilan platform ini tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi. Konsistensi pembaruan data, keamanan informasi, serta tindak lanjut yang tepat berdasarkan hasil pemantauan menjadi penentu apakah ASN SEHATI berfungsi sebagai alat manajemen SDM atau berhenti sebagai formulir digital.
Pemkab Sumenep belum mengungkap jumlah ASN dan PPPK yang menjadi sasaran awal, jadwal peluncuran penuh, maupun ketersediaan aplikasi di Google Play dan App Store. Informasi itu akan menentukan seberapa cepat platform bisa dipakai seluruh OPD di lingkungan pemerintah kabupaten.