KENDAL — Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan utama yang diakui Sisca Meritania saat membahas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kendal. Bersamaan dengan itu, usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat jumlahnya cukup banyak. Kondisi tersebut mendorong Ketua Komisi C DPRD Kendal itu menyusun sejumlah langkah agar aspirasi warga tetap dapat diperjuangkan.
Langkah pertama yang disiapkan Sisca adalah menerapkan pola penganggaran berdasarkan skala prioritas. Proyek yang berkaitan langsung dengan keselamatan, kebutuhan mendesak, serta mobilitas masyarakat harus menjadi perhatian utama. Dengan cara itu, anggaran yang terbatas diarahkan ke kebutuhan yang paling mendesak.
Langkah kedua, Sisca memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas pemerintahan. Ia menyatakan akan melakukan upaya jemput bola ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kementerian terkait untuk membuka peluang dukungan anggaran dari APBN maupun bantuan keuangan provinsi bagi pembangunan di Kendal.
“Upaya jemput bola ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kementerian terkait akan dilakukan untuk membuka peluang dukungan anggaran dari APBN maupun bantuan keuangan provinsi bagi pembangunan di Kendal,” kata dia, Senin, 9 November 2026.
Langkah ketiga adalah memperketat pengawasan terhadap seluruh proyek pembangunan yang menggunakan APBD. Sisca menegaskan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan harus menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembangunan infrastruktur, menurutnya, tidak boleh sekadar berorientasi pada penyelesaian proyek secara fisik.
Ia menilai pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menunjang mobilitas warga, memperlancar distribusi barang, dan memperkuat aktivitas ekonomi daerah.
Salah satu prioritas Komisi C DPRD Kendal adalah mengawal percepatan betonisasi jalan antarkecamatan. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas akses transportasi sekaligus memperlancar distribusi logistik.
“Salah satu prioritas Komisi C DPRD Kendal adalah mengawal percepatan betonisasi jalan antarkecamatan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas akses transportasi sekaligus memperlancar distribusi logistik,” katanya.
Selain pembangunan jalan, Komisi C DPRD Kendal memberi perhatian pada normalisasi sungai dan pembenahan drainase di sejumlah wilayah yang rawan terdampak banjir maupun banjir rob. Persoalan lingkungan seperti pengelolaan sampah juga masuk dalam perhatian pihaknya.
Melalui pengawasan yang konsisten, koordinasi lintas sektor, serta penentuan skala prioritas yang tepat, Sisca berharap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kendal sepanjang 2026 berjalan lebih merata dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kuncinya sederhana, pembangunan bukan sekadar selesai, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kendal,” tegasnya.