PATI — Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati Hadi Santosa menyebut 65 desa di wilayahnya akan menggelar Pilkades pada 2027. Kepastian tanggal pelaksanaan belum ditetapkan, tetapi masa jabatan kepala desa dipastikan berakhir 16 Maret 2027.
Pemerhati kebijakan publik Husaini menilai kerawanan politik uang masih menjadi ancaman utama dalam setiap pengisian jabatan di tingkat desa. Ia merujuk pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam pengisian perangkat desa sebagai pelajaran yang tidak boleh terulang.
Husaini menegaskan pihak berwenang perlu melakukan pengawasan serius terhadap potensi praktik politik uang. Masyarakat, terutama kalangan muda, diminta ikut mengawasi jalannya Pilkades secara sehat.
"OTT sebelumnya, harus menjadi pembelajaran," tegasnya.
"Kalau di desa ada masyarakat terutama anak-anak muda, harus ikut melakukan pengawasan," ucap Husaini.
Selain politik uang, Husaini menyoroti keamanan penyelenggaraan Pilkades serentak. Menurutnya, pemilihan kepala desa berpotensi menimbulkan konflik antarmasyarakat di tingkat grassroots.
"Boleh berbeda pilihan tetapi tetap menjaga kerukunan masyarakat," ujarnya.
Ia mendorong aparat penegak hukum memetakan titik-titik rawan dengan strategi matang, termasuk turun langsung ke tengah masyarakat.
"Kepolisian punya strategi, ini harus mulai membangun komunikasi dengan masyarakat lokal ada hansip. Komunikasi dengan masyarakat itu penting," ujarnya.
Husaini menilai tokoh masyarakat dan tokoh agama perlu terlibat menjaga ketertiban di wilayah masing-masing. Pelaksanaan Pilkades diharapkan berjalan tanpa gesekan.
"Saat ini akan diselenggarakan Pilkades, semua pihak tokoh agama, tokoh masyarakat di daerah itu juga harus membantu penyelenggara," imbuhnya.
Bagi warga Pati, tahapan Pilkades 2027 masih menunggu penetapan jadwal resmi dari Dispermades. Sosialisasi dan pengawasan dini menjadi kunci sebelum masa jabatan 65 kepala desa berakhir pada Maret 2027.