JAWA TENGAH — Pertamina Patra Niaga tengah mengembangkan sistem biometrik dan memperkuat basis data penerima subsidi energi. Langkah ini menyasar dua jenis subsidi sekaligus: BBM bersubsidi (Pertalite dan Biosolar) serta elpiji 3 kg. Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyampaikan hal itu dalam temu media di Yogyakarta, Jumat.
"Kami sudah menyiapkan sistem bentuk subsidi tepat dan ini untuk BBM dan elpiji," kata Eko.
Bagi masyarakat yang membeli elpiji 3 kg, perubahan aturan sebenarnya sudah berjalan. Pembelian kini mewajibkan konsumen memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) lewat Merchant Apps Pertamina (MAP).
Pertamina tidak berhenti di verifikasi NIK. Eko menyebut perusahaan sedang menjajaki integrasi data kependudukan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk transaksi berbasis biometrik.
"Sekarang kami sedang kembangkan ke arah biometrik dengan Dukcapil. Kami lagi bekerja sama untuk bisa nanti transaksi elpiji dengan menggunakan biometrik," ujarnya.
Penerapan biometrik untuk pembelian elpiji 3 kg belum berlaku umum. Menurut Eko, sistem itu masih dalam tahap pengujian.
Untuk BBM bersubsidi, mekanisme yang berjalan saat ini berbeda dari elpiji. Pertamina memakai kode batang melalui aplikasi MyPertamina sebagai alat verifikasi pembeli.
Perusahaan juga menggandeng kementerian, lembaga, dan instansi terkait untuk memperkuat basis data kendaraan. Penguatan data ini berkaitan dengan rencana pemerintah mengatur pembelian BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
"Kami belum tahu kebijakannya nanti apakah menggunakan kebijakan pengaturan desil maupun tipe kendaraan. Kami sedang menunggu arahan dari pemerintah," kata Eko.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pembatasan penyaluran Pertalite bersubsidi bagi masyarakat kelompok desil 9-10 masih menunggu validasi data. Pemerintah masih memeriksa ketepatan data desil untuk memastikan kebijakan tepat sasaran.
Bahlil berharap pembaruan dan ketepatan data pembagian desil dapat mendukung tujuan pemerintah dalam memastikan penyaluran Pertalite bersubsidi sesuai sasaran.
Desil sendiri merujuk pada pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 adalah kelompok paling bawah, sementara desil 9-10 adalah kelompok dengan kemampuan ekonomi paling tinggi. Belum ada keputusan resmi apakah pembatasan akan memakai basis desil, tipe kendaraan, atau kombinasi keduanya.
Pemerintah mengalokasikan subsidi energi Rp210,1 triliun dalam APBN 2026. Jumlah itu setara 65,87 persen dari total anggaran subsidi Rp318,9 triliun.
Jika digabung dengan kompensasi, total anggaran pemerintah untuk ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun. Angka ini menunjukkan skala subsidi yang ingin dipastikan pemerintah tidak salah sasaran.
Bagi konsumen elpiji 3 kg, pastikan NIK sudah terdaftar saat bertransaksi lewat pangkalan resmi yang memakai Merchant Apps Pertamina. Untuk pengguna Pertalite dan Biosolar, pastikan akun MyPertamina aktif dan data kendaraan sesuai dokumen resmi.
Informasi resmi soal jadwal penerapan biometrik, kriteria pembatasan Pertalite, dan mekanisme verifikasi dapat diakses melalui kanal Pertamina Patra Niaga serta Kementerian ESDM. Belum ada tanggal pasti kapan biometrik elpiji berlaku umum.
Masyarakat diimbau waspada terhadap pihak yang mengaku bisa mendaftarkan atau meloloskan data penerima subsidi dengan imbalan uang. Pendaftaran dan verifikasi resmi tidak memungut biaya. Pengaduan bisa disampaikan lewat call center Pertamina 135 atau kanal pengaduan Kementerian ESDM.