SEMARANG — Keputusan ini langsung berdampak pada mekanisme distribusi di tingkat kelurahan dan desa. Para penerima bansos beras, yang mayoritas terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), akan kembali mendapatkan jatah 10 kilogram beras per bulan. Program ini merupakan kelanjutan dari skema yang sebelumnya berakhir pada April 2026.
Penyaluran bansos beras tahap lanjutan ini akan dilakukan melalui Perum Bulog. Mekanisme pengambilannya tetap mengacu pada aturan sebelumnya, yakni melalui kantor pos atau titik distribusi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat. Setiap KPM diwajibkan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan Kartu Keluarga (KK) saat mengambil bantuan.
Pemerintah memastikan bahwa data penerima sudah terintegrasi dengan sistem DTKS. Artinya, warga yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria—misalnya karena perubahan status ekonomi—secara otomatis akan gugur dan digantikan oleh keluarga lain yang lebih membutuhkan.
Perpanjangan ini bukan tanpa alasan. Dalam keterangan resmi, pemerintah menyebut bahwa harga beras di pasar masih menunjukkan volatilitas. Bantuan ini diharapkan bisa menjadi bantalan sosial bagi rumah tangga miskin dan rentan agar tidak semakin tertekan oleh kenaikan biaya hidup.
Kepala Dinas Sosial setempat mengatakan bahwa program ini juga bertujuan untuk menekan angka inflasi pangan di tingkat rumah tangga. Dengan adanya pasokan beras gratis, beban pengeluaran bulanan warga miskin bisa berkurang signifikan.
Di sejumlah kelurahan di Kota Semarang, warga penerima menyambut baik perpanjangan ini. Seorang penerima di Kecamatan Semarang Utara mengaku lega karena bantuan beras sangat membantu di saat harga kebutuhan pokok lain ikut naik. “Setiap bulan kami bisa menghemat hampir Rp 200 ribu untuk beli beras,” ujarnya.
Namun, di sisi lain, sejumlah perangkat desa mengkhawatirkan masalah logistik. Pendistribusian beras dalam jumlah besar ke daerah terpencil kerap terkendala akses jalan dan cuaca. Pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan skema distribusi yang lebih fleksibel agar bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.
Program ini menyasar 33 juta keluarga penerima manfaat di seluruh provinsi. Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar, dipastikan mendapat alokasi yang signifikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan beras dari Bulog, yang diambil dari cadangan beras pemerintah (CBP).
Bagi warga yang merasa berhak namun belum terdaftar, pemerintah membuka peluang pengusulan melalui musyawarah desa/kelurahan. Proses verifikasi akan dilakukan oleh Dinas Sosial setempat sebelum nama masuk ke dalam DTKS.