JAWA TENGAH — Keputusan ini menggantikan Tri Andayani dari kursi direktur utama. Selain Budi, RUPS juga menunjuk Triswahyu Herlina sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menggantikan Anik Hidayati. Pergantian terjadi di tengah tekanan untuk membangkitkan kembali kinerja Pelni yang dinilai meredup dalam satu dekade terakhir.
Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi secara terbuka meragukan langkah ini. Menurutnya, tanpa sosok yang benar-benar mengerti bisnis maritim, Pelni akan sulit berkompetisi dan berinovasi.
“Jadi masa kejayaan Pelni ini sudah redup, tiba-tiba direksi diganti dengan orang yang background-nya tidak tahu bisnis maritim, tambah mau dibawa ke mana, apa terobosan dirut baru?” tegas Siswanto di Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.
Kritik ini menyoroti tantangan utama BUMN: bagaimana menyelaraskan pengalaman manajerial lintas sektor dengan kebutuhan spesifik industri perkapalan dan logistik laut.
Budi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Integrasi Aviasi Solusi atau InJourney Aviation Services (IAS), anak usaha holding aviasi BUMN. Ia juga pernah duduk sebagai Komisaris Telkomsigma (2023-2025) dan Direktur Strategic Portfolio PT Telkom Indonesia Tbk (2020-2025), termasuk memimpin program transformasi anak usaha Telkom.
Portofolio di bidang transformasi digital dan restrukturisasi portofolio ini mungkin menjadi pertimbangan utama Kementerian BUMN. Pelni saat ini tengah mendorong digitalisasi layanan, termasuk melalui kerja sama dengan DTP untuk memperkuat layanan berbasis teknologi satelit LEO BuanterOne. Pertanyaan besarnya: apakah kemampuan transformasi digital itu cukup untuk menyelamatkan bisnis inti Pelni yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang rute logistik, perawatan kapal, dan manajemen pelabuhan?
Pelni bukan sekadar operator kapal penumpang. Perusahaan ini mengelola logistik antar-pulau yang menjadi urat nadi distribusi barang di Indonesia timur. Keputusan strategis direksi baru akan berdampak langsung pada biaya logistik nasional dan konektivitas wilayah terluar.
Bagi investor yang memegang obligasi BUMN atau reksa dana yang terkait dengan sektor infrastruktur, arah kebijakan Pelni menjadi sinyal risiko dan peluang. Sementara itu, bagi pelaku bisnis UMKM dan pengusaha logistik, perubahan manajemen ini bisa berarti perubahan tarif angkut, efisiensi jadwal, atau bahkan inovasi layanan digital yang memudahkan tracking kargo.
Apa alasan utama pergantian direksi Pelni?
Kementerian BUMN selaku pemegang saham biasanya melakukan rotasi untuk menyegarkan strategi perusahaan. Dalam kasus Pelni, tekanan untuk meningkatkan efisiensi dan mengadopsi teknologi digital menjadi faktor dominan.
Apakah latar belakang non-maritim selalu menjadi masalah?
Tidak selalu. Beberapa BUMN berhasil di bawah pimpinan dari luar industri, terutama jika fokus utamanya adalah perbaikan tata kelola, keuangan, dan digitalisasi. Namun, untuk perusahaan yang sangat teknis seperti Pelni, risiko kesalahan strategi operasional lebih tinggi.