BLORA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) meluncurkan program Kencan Bumil (Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil) di Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Selasa (19/5). Program ini menjadi strategi baru untuk memperkuat pendampingan ibu hamil secara intensif dan kolaboratif.
Data Dinas Kesehatan Jawa Tengah menunjukkan perbaikan konsisten. Pada 2023, angka kematian ibu (AKI) tercatat 438 kasus. Setahun kemudian turun menjadi 427 kasus, dan pada 2025 kembali menurun menjadi 337 kasus. Hingga triwulan I 2026, tercatat 70 kasus kematian ibu.
Hal serupa terjadi pada angka kematian bayi (AKB). Pada 2023 tercatat 4.612 kasus, lalu menurun menjadi 4.326 kasus pada 2024, dan kembali turun menjadi 3.650 kasus pada 2025. Hingga triwulan I 2026, jumlahnya mencapai 799 kasus.
Meski tren membaik, angka-angka ini masih menjadi perhatian serius Pemprov Jateng. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menekankan pentingnya edukasi sebagai kunci utama pendampingan ibu hamil. “Dengan adanya Kencan Bumil, masyarakat lebih teredukasi, pentingnya mengetahui bagaimana penanggulangannya,” ujarnya dalam sambutan.
Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, menjelaskan bahwa pendampingan tidak hanya berlangsung selama masa kehamilan, tetapi hingga pasca nifas dan pengurusan administrasi. “AKI ini harus kita kawal supaya angkanya tidak tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Tiga hal ini menjadi fokus pendampingan pada masa kehamilan. Satu kader satu ibu hamil,” katanya.
Tiga langkah utama yang menjadi fokus adalah penjangkauan, peningkatan pengetahuan, dan pendampingan berkelanjutan. Nawal menegaskan, kolaborasi tiga jenis kader—kader kesehatan, kader pos kesehatan, dan kader PKK—akan menjadi ujung tombak program ini.
Nawal menyoroti bahwa persoalan kehamilan tidak hanya dipengaruhi faktor medis seperti hipertensi, eklampsia, perdarahan, dan infeksi. Faktor sosial, ekonomi, pendidikan, hingga rendahnya literasi kesehatan keluarga juga berperan besar.
Ia secara khusus menyebut kelompok rentan yang memerlukan perhatian ekstra: ibu hamil penyandang disabilitas, ibu hamil usia anak, ibu hamil korban kekerasan seksual, kehamilan yang tidak dikehendaki, hingga ibu hamil dengan HIV. “Jangan sampai ada kelompok yang ditinggal dalam memberikan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita,” tegasnya.
Peluncuran Kencan Bumil berbarengan dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) TP PKK Provinsi Jawa Tengah. Melalui sistem ini, organisasi diharapkan lebih mudah menentukan skala prioritas dalam menyelesaikan isu strategis, termasuk penurunan AKI dan AKB.
Data SIM PKK Jawa Tengah mencatat, saat ini terdapat 212.823 unit PKK tingkat RT dan 452.426 Dasa Wisma. Jumlah Posyandu mencapai 49.149 unit dengan 268.357 kader bidang kesehatan—naik 18.725 kader dibanding 2025. Nawal optimistis kolaborasi antara pemerintah, PKK, dan posyandu mampu menekan angka kematian ibu, bayi, sekaligus stunting.
“Kunci keberhasilan gerakan ini adalah kolaborasi dan inklusif. Kader menjadi ujung tombak di masyarakat, tenaga kesehatan sebagai penjamin mutu layanan, pemerintah daerah sebagai penguat kebijakan, dan keluarga sebagai sistem pendukung utama bagi ibu hamil,” pungkasnya.