SEMARANG — Jawa Tengah menjadi tuan rumah pertemuan strategis 12 provinsi yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU). Dalam rapat kerja yang berlangsung selama dua hari, para gubernur membahas enam fokus rencana aksi, termasuk kesepakatan bersama pengawasan energi dan pangan antarwilayah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya terobosan kreatif di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah. “Kita menyadari bahwa di situasi global saat ini, tekanan fiskal, keterbatasan fiskal, dan lain sebagainya menuntut seluruh pejabat publik untuk lebih kreatif,” ujarnya dalam gala dinner di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Senin (11/5/2026) malam.
Agenda utama pertemuan ini mencakup evaluasi enam rencana aksi MPU yang telah berjalan, penyusunan skema pengawasan energi dan pangan lintas batas, serta penyerapan arahan pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan apresiasi Mendagri Tito Karnavian kepada seluruh anggota MPU yang terus memperkuat sinergi antardaerah.
“Terima kasih kepada Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi selaku penyelenggara. Mendagri secara khusus meminta dua Wamendagri datang ke Jawa Tengah untuk acara ini,” kata Akhmad Wiyagus.
Forum ini diikuti 12 provinsi, terdiri dari 10 anggota lama MPU—DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, NTB, dan NTT—ditambah dua provinsi baru: Maluku Utara dan Kepulauan Riau. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif yang saling melengkapi.
Jabar dan Banten unggul di sektor pertanian, manufaktur, dan investasi. Jateng, Jatim, dan Lampung menjadi penopang utama pangan, perkebunan, serta industri pengolahan. Jakarta berperan sebagai pusat perdagangan jasa dan keuangan nasional. Sementara Bali, Yogyakarta, dan NTB memiliki kekuatan di sektor pariwisata internasional dan ekonomi kreatif.
Wamendagri Akhmad Wiyagus memaparkan data terbaru yang menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data BPS, inflasi year on year per April 2026 tetap terkendali di angka 2,42 persen. Pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen.
“Capaian ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap resilience (bertahan) di tengah tekanan global,” ucapnya.
Sektor pangan juga menunjukkan perkembangan positif, meski harus tetap dijaga melalui penguatan distribusi antarwilayah, pengendalian pasokan, dan hilirisasi pangan. Kerja sama daerah yang solid dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas tersebut.
Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa sebagian besar anggota MPU memiliki kapasitas fiskal yang kuat dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Potensi di sektor kelautan, logistik, energi, perdagangan, dan sumber daya manusia, jika diintegrasikan melalui kerja sama antardaerah yang konkret, akan menjadi kekuatan besar dalam menjaga ketahanan nasional.
“Provinsi anggota juga memiliki potensi strategis pada sektor kelautan, kemudian logistik, energi, perdagangan, dan sumber daya manusia. Potensi tersebut apabila diintegrasikan melalui kerja sama antardaerah yang konkret, akan menjadi kekuatan besar dalam menjaga ketahanan nasional,” katanya.