SEMARANG — Ombudsman Jawa Tengah resmi memulai penilaian pelayanan publik tahun 2026 dengan menyasar tiga sektor layanan dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga. Tiga sektor tersebut adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penilaian ini bertujuan memastikan setiap layanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, menjelaskan bahwa setiap sektor akan dinilai berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Untuk sektor pendidikan, misalnya, layanan sekolah dasar menjadi ranah pemerintah kabupaten, sekolah menengah pertama oleh pemerintah kota, dan sekolah menengah atas oleh pemerintah provinsi.
Empat Aspek yang Dinilai di Setiap Sektor
Selain melihat jenis layanan, Ombudsman juga menyoroti empat aspek utama dalam proses penilaian. Keempat aspek itu meliputi ketersediaan standar pelayanan, produk layanan yang dihasilkan, perilaku petugas, serta mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat benar-benar sesuai standar dan mampu menjawab kebutuhan warga,” ujar Farida dalam sambutannya di acara Entry Meeting Opini Ombudsman RI.
Tim Ombudsman Akan Turun Langsung ke Daerah
Setelah proses penyamaan persepsi dengan pemerintah daerah selesai, tim Ombudsman akan langsung melakukan penilaian di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Penilaian ini tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga menyasar layanan di tingkat kabupaten dan kota.
Farida menambahkan, hasil dari penilaian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik. “Kami berharap temuan di lapangan bisa menjadi masukan konkret bagi pemda,” katanya.
Mengapa Tiga Sektor Ini Jadi Prioritas?
Pemilihan tiga sektor layanan dasar—pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur—bukan tanpa alasan. Ketiga sektor ini dinilai paling sering dikeluhkan masyarakat dan memiliki dampak langsung terhadap keseharian warga. Ombudsman ingin memastikan tidak ada maladministrasi dalam pelayanan di sektor-sektor tersebut.
Dengan adanya penilaian ini, Ombudsman Jawa Tengah berharap kualitas pelayanan publik di daerah semakin meningkat. Proses penilaian sendiri direncanakan berlangsung sepanjang tahun 2026 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
