SEMARANG — Pelaksanaan SPMB 2026 di Jawa Tengah dihadapkan pada celah antara kebijakan dan praktik di lapangan. Di satu sisi, DPRD Jawa Tengah mengklaim belum menemukan adanya praktik penitipan siswa yang melibatkan anggota legislatif. Di sisi lain, sekolah justru mengakui masih ada komunikasi dari wali murid yang mencoba jalur nonprosedural.
DPRD Klaim Belum Ada Laporan Titipan
Sekretaris Komisi E DPRD Jawa Tengah, Zainuddin, menegaskan pihaknya mendukung penuh arahan Gubernur Ahmad Luthfi agar proses penerimaan berjalan transparan, objektif, dan adil. "Apalagi sudah sesuai dengan prinsip Pak Gubernur itu no titip, no jastip," ujarnya di kawasan Tembalang, Jumat (26/6/2026).
Menurut Zainuddin, hingga saat ini belum ada laporan atau indikasi praktik titip-menitip melalui anggota dewan. "Sejauh yang kita tahu sampai hari ini tidak ada catatan di kita untuk soal titipan-titipan ini," katanya. Ia berharap masyarakat mengikuti mekanisme resmi tanpa mencari jalur khusus di luar sistem.
Kenapa Sekolah Masih Dihubungi Wali Murid?
Ketua SPMB SMAN 1 Semarang, Budi Handoyo, membenarkan bahwa pihak sekolah masih menerima upaya pendekatan dari wali murid yang berharap anaknya mendapat perhatian khusus. Namun, ia memastikan sekolah tetap menjalankan seleksi sesuai sistem yang berlaku.
"Ya, ada. Cuma kan ya apa pun juga kita sampaikan bahwa no titip, no jastip itu memang bagi kami. Sesuai dengan sistem aplikasinya sudah bagus," ujar Budi. Ia menambahkan, sistem digital yang digunakan saat ini membuat ruang intervensi sangat terbatas, sehingga sekolah tidak bisa memberikan perlakuan khusus.
Sistem Digital Batasi Intervensi
Hal serupa disampaikan Wakil Kepala Kesiswaan SMAN 3 Semarang, Achmad Fauzan. Ia mengakui masih banyak orang tua yang menelpon pihak sekolah dengan harapan memperoleh bantuan agar anaknya diterima. "Sama [dengan SMAN 1 Semarang], kalau di kita tidak ada [yang menitip]. Karena kan sekarang by system, namun yang telepon itu banyak. Tapi karena sekarang by system jadi kita juga enggak bisa," ujarnya.
Pernyataan kedua sekolah ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan "no titip, no jastip" telah digaungkan, praktik lama berupa pendekatan informal masih sulit dihilangkan sepenuhnya. Namun, sistem berbasis aplikasi dinilai menjadi benteng terakhir yang membuat upaya tersebut sia-sia.
Apa Langkah Selanjutnya?
Zainuddin berharap kesadaran bersama untuk tidak menitipkan siswa bisa tumbuh di masyarakat. "Ya, kita semoga saja nanti memiliki kesadaran bersama soal itu [titip-menitip]," ucapnya. Sementara itu, sekolah-sekolah favorit di Semarang terus berkomitmen menjalankan seleksi sesuai prosedur yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.
