SEMARANG — Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus merombak postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Nilai pengurangannya mencapai Rp 1,5 triliun, angka yang disebut-sebut cukup signifikan mempengaruhi belanja daerah.
Di tengah tekanan fiskal ini, Komisi A DPRD Jawa Tengah angkat bicara. Mereka meminta agar sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dan tidak ikut menjadi sasaran efisiensi.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah menilai pemotongan anggaran di sektor pendidikan akan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di daerah. Mereka khawatir program-program prioritas seperti bantuan operasional sekolah, beasiswa, dan peningkatan kualitas guru akan terhambat.
"Kami meminta agar pendidikan menjadi prioritas. Jangan sampai pemangkasan ini justru mengorbankan masa depan anak-anak Jawa Tengah," ujar salah satu anggota Komisi A DPRD Jateng dalam rapat pembahasan anggaran, baru-baru ini.
Pemangkasan TKD sebesar Rp 1,5 triliun bukanlah angka yang kecil. Dana tersebut biasanya digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, termasuk gaji guru, pembangunan infrastruktur sekolah, dan subsidi pendidikan.
Dengan berkurangnya ruang fiskal, Pemprov Jateng dipaksa untuk melakukan skala prioritas. Sejumlah program yang dinilai kurang mendesak kemungkinan besar akan ditunda atau dihapuskan.
Hingga saat ini, Pemprov Jateng masih melakukan penghitungan ulang terhadap seluruh pos belanja daerah. Pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan sulit: tetap mempertahankan anggaran pendidikan seperti yang diminta DPRD, atau melakukan efisiensi di semua sektor termasuk pendidikan untuk menutup defisit.
Komisi A DPRD Jateng berharap agar eksekutif dapat mencari solusi lain, misalnya dengan memotong anggaran perjalanan dinas, belanja barang non-esensial, atau menunda proyek-proyek fisik yang belum mendesak.