JAWA TENGAH — Pentagon memperbarui daftar Chinese Military Companies (CMC) atau yang dikenal sebagai daftar 1260H, menggantikan versi sebelumnya yang sempat ditarik pada Februari 2026. Selain BYD dan NIO, daftar anyar ini juga mencakup Alibaba, Baidu, produsen chip memori CXMT dan YMTC, perusahaan bioteknologi WuXi AppTec, perusahaan robotika RoboSense, serta Unitree.
Masuk dalam daftar ini tidak berarti perusahaan langsung dikenai sanksi. Namun, dampaknya tetap signifikan: Departemen Pertahanan AS dilarang menjalin kontrak langsung dengan entitas tersebut mulai akhir Juni 2026. Pembelian produk dan jasa mereka melalui pihak ketiga juga akan dibatasi mulai 2027.
Bagi BYD yang merupakan produsen EV terbesar di dunia, pembatasan ini bisa mengganggu rantai pasok komponen yang masuk ke pasar global, termasuk Indonesia. Meski belum ada dampak langsung ke konsumen lokal, ekspansi BYD di pasar Amerika Serikat bisa terhambat.
BYD menolak keras pelabelan sebagai perusahaan terafiliasi militer. Perusahaan menyatakan akan menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia untuk melindungi hak dan kepentingannya. Alibaba juga membantah memiliki keterkaitan dengan militer Tiongkok maupun strategi integrasi sipil-militer yang dijalankan Beijing.
YMTC, produsen chip memori yang juga masuk daftar, mengaku kecewa. Meski telah bertahun-tahun berkomunikasi dengan otoritas AS dan menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, perusahaan tetap terkena pembatasan. YMTC menilai keputusan ini lebih didorong motif persaingan usaha ketimbang alasan keamanan nasional.
Langkah Washington ini terjadi kurang dari sebulan setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. Kedua negara sebenarnya tengah berupaya mempertahankan gencatan sementara dalam perang dagang yang masih berlangsung.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengecam daftar tersebut sebagai tindakan diskriminatif yang secara tidak wajar menekan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Beijing mendesak Washington untuk menghentikan praktik yang dinilai keliru ini.
Menariknya, pada 1 Juni 2026, Nvidia justru mengumumkan rencana kerja sama dengan Unitree, salah satu produsen robot humanoid terbesar di Tiongkok yang juga masuk daftar hitam. Kolaborasi ini ditujukan untuk mengembangkan robot bagi kalangan peneliti, menunjukkan bahwa sektor swasta AS masih melihat potensi kerja sama meskipun tekanan politik meningkat.
Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari ATPM BYD di Indonesia terkait dampak daftar ini terhadap operasional lokal. Namun, jika pembatasan meluas ke sektor keuangan atau teknologi baterai, bukan tidak mungkin harga atau ketersediaan unit BYD di Tanah Air ikut terpengaruh dalam jangka panjang.
Pemilik atau calon pembeli BYD di Indonesia disarankan memantau perkembangan ini, terutama terkait kebijakan impor komponen dan potensi perubahan regulasi dari pemerintah AS yang bisa merembet ke rantai pasok global.