PEKANBARU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengklaim berhasil mengendalikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tengah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam Strategis. Klaim ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, merespons laporan Menteri Pertanian yang menyebut adanya 300 perusahaan nakal yang menjual TBS di bawah harga acuan.
"Alhamdulillah, Provinsi Riau bisa mengendalikan harga, terakhir rapat TBS masih di atas Rp3.000," ujar Syahrial di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, rapat penetapan harga TBS tahun 2026 telah rampung. Ia menegaskan stabilitas harga menjadi perhatian utama karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan petani sawit dan kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah.
Sebagai provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, Riau memiliki kepentingan besar terhadap kebijakan ekspor pusat. Saat ini, sekitar 20 persen produksi kelapa sawit nasional berasal dari Riau dengan luas perkebunan mencapai 3,8 juta hektare.
"Bagi Pemprov Riau, kebijakan ini tentunya sangat penting karena 20 persen dari komoditas nasional kelapa sawit itu ada di Provinsi Riau," ungkap Syahrial.
Selain sebagai sentra perkebunan sawit, Riau juga berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Kondisi ini dinilai menjadi peluang besar untuk mendukung aktivitas ekspor nasional yang lebih efisien dan kompetitif.
"Kami menyadari, sebagai daerah penghasil sawit terbesar nasional dan berada pada jalur perdagangan internasional Selat Malaka, Riau memiliki kepentingan besar agar tata kelola ekspor nasional lebih terintegrasi, transparan, dan berdaya saing," terangnya.
Syahrial menilai sektor kelapa sawit dan minyak dan gas bumi (migas) menjadi kekuatan utama Riau dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, kebijakan tata kelola ekspor diharapkan dapat memberikan kepastian usaha sekaligus meningkatkan daya saing daerah penghasil sumber daya alam.